Kematian Mahsa Amini pasca dibendung oleh Polisi Etika Iran pengaruh tak mengenakan jilbab pada (16/9) tahun lalu memicu serangkaian protes yang berlangsung selama ratusan hari di berjenis-ragam penjuru Iran. Pemerintah Iran mengucapkan bahwa Mahsa Amini meninggal pengaruh serangan jantung, yang kemudian ditentang oleh keluarga bersangkutan sebab slot kakek tua ditemukan berjenis-ragam luka lebam di tubuh Mahsa Amini.

Pengaplikasian jilbab bagi wanita adalah suatu keharusan yang sudah diatur secara tegas dalam konstitusi Iran. Untuk menentukan ditegakkannya konstitusi hal yang demikian, terdapat Polisi Etika atau Gasht-e Ershad yang adalah badan penegak aturan yang mempunyai kewenangan untuk membendung dan memberikan hukuman bagi masyarakat Iran yang dianggap melanggar undang-undang pengaplikasian jilbab.

Masalah mengenai keharusan pengaplikasian jilbab hal yang demikian sudah mendapatkan penolakan keras oleh masyarakat Iran. Survei oleh Group for Analysing and Measuring Attitudes in Iran (GAMAAN) menunjukkan bahwa sebanyak 72,4% masyarakat Iran menolak keharusan pengaplikasian jilbab.

Kematian Mahsa Amini pengaruh tata tertib hal yang demikian menjadi pemantik kemarahan masyarakat Iran atas pemerintah yang represif dan memicu demonstrasi yang sampai 23 Mei 2023 sudah berlangsung selama lebih dari 230 hari.

Akar Norma Penyebab Demonstrasi

Palupi Anggraheni, S.IP, M.A., dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, mengucapkan bahwa terdapat sejumlah hal yang bisa menyebabkan terjadinya demonstrasi hal yang demikian. Salah satunya adalah Revolusi Iran di tahun 1979 yang memunculkan berjenis-ragam konsekuensi dan terjadinya perubahan drastis dalam kehidupan politik, sosial, dan tradisi Iran.

“Revolusi Iran di tahun 1979 hal yang demikian mengakibatkan Iran yang tadinya negara monarki konstitusional yang sekuler berubah menjadi republik keagamaan,” ujarnya.

Palupi membeberkan perubahan hal yang demikian menjadi salah satu alasan yang menyebabkan lahirnya undang-undang yang memegang keharusan mengenakan jilbab bagi wanita Iran serta munculnya Polisi Etika untuk menegakkannya. Dampak hal yang demikian menunjukkan bahwa hak-hak sipil masyarakat Iran tak terwadahi dalam tata tertib-tata tertib yang dibentuk oleh Pemerintah Iran, lebih-lebih mengingat beberapa besar masyarakat Iran menolak adanya tata tertib hal yang demikian.

Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa Pemerintah Iran bisa slot garansi 100 diklasifikasikan sebagai pemerintahan yang tiranis dikarenakan tak adanya ruang yang dikasih terhadap kebebasan sipil dan kebebasan beranggapan masyarakat.

“Mereka dari akar rumput itu ingin mengucapkan hak-hak sipil mereka supaya diakomodir oleh negara. Tak ada keinginan atau keadaan-keadaan dimana tak sanggup diakomodir oleh negara dan justru direpresi oleh pemerintahan yang tiranis, karenanya keinginan untuk demonstrasi akan kian tinggi,” tuturnya.

Palupi juga membeberkan bahwa implementasi penertiban tata tertib keharusan pengaplikasian jilbab yang represif dan tak berperikemanusiaan adalah salah satu alasan yang memantik demonstrasi besar-besaran di Iran, lebih-lebih sesudah kematian Mahsa Amini pengaruh penertiban pengaplikasian jilbab.

Hak kebebasan perempuan menjadi tema utama yang diusung dalam demonstrasi hal yang demikian dan adalah momentum kebangkitan gerakan feminisme di Iran. Palupi melanjutkan bahwa belum terjaminnya finansial dan ekonomi masyarakat Iran juga menjadi salah satu alasan di balik demonstrasi hal yang demikian sebab masyarakat sadar bahwa mereka memerlukan kebebasan sipil dan kebebasan beranggapan.

Semakin Demonstrasi

Data dari Human Rights Activists News Agency (HRANA) menunjukkan bahwa sebanyak 522 orang sudah meninggal dunia pengaruh demonstrasi ini, 70 di antaranya adalah buah hati-buah hati. Perbuatan cuma itu, dari jangka waktu September 2022 sampai Maret 2023 terdapat 22.000 orang yang dibendung berkaitan demonstrasi ini.

“Iran itu punya cara menangani protester dengan brutal, seperti itu. Hasilnya tak demokratis dan tiranis sebuah negara, penanganan dari demonstrasi itu akan kian keras,” jawab Palupi mengenai tingginya jumlah korban dalam demonstrasi ini.

Padahal represif Iran dalam menghadapi demonstrasi ini juga mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Tetapi, Iran sudah dikeluarkan dari keanggotaan United Nation Commission on the Status of Women, sebuah badan antarpemerintah global yang didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Di samping itu, Amerika Serikat dan Eropa menjatuhkan hukuman kepada sejumlah petinggi Iran berupa larangan visa serta pembekuan aset.

Sejak mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Iran serta berjenis-ragam hukuman dan kecaman dari dunia internasional, hal hal yang demikian dinilai belum sanggup menyusun konsolidasi yang kuat guna menekan Pemerintah Iran untuk melaksanakan perubahan yang signifikan.

“Demonstrasi hal yang demikian cuma sedikit membikin pemerintah Iran itu aware dengan kabar ini. Perbuatan Iran sendiri juga bukan negara demokratis, sehingga apa saja tuntutan dari demonstrasi hal yang demikian disampingkan oleh pemerintah Iran yang tiranis,” terang Palupi.

Kelanjutan Demonstrasi

Hasilnya pecahnya demonstrasi pada 16 September 2022 lalu, sampai sekarang demonstrasi masih berlangsung selama 233 hari. Padahal represif Pemerintah Iran memang sudah sukses meredam demonstrasi di beberapa besar kawasan Iran, namun demonstrasi masih berkobar lebih-lebih di Provinsi Sistan dan Baluchestan yang berlokasi di ujung tenggara Iran. Ibukota provinsi hal yang demikian ialah Zahedan sudah menjadi episentrum dari demonstrasi ini selama berbulan-bulan.

Pemerintah Iran berusaha untuk menekan demonstrasi slot bet kecil di Provinsi Sistan dan Baluchestan via pemadaman jalan masuk dunia maya, meningkatkan pengawasan, serta menambah jumlah pasukan bersenjata di kawasan hal yang demikian. Etnis Baloch yang mendiami Provinsi Sistan dan Baluchestan juga menjadi sasaran kekerasan dan intimidasi serta dipaksa via pengerjaan pengadilan yang memberatkan sehingga menerima sanksi mati.

demikian, alih-alih meredakan gelombang demonstrasi, perbuatan hal yang demikian justru memicu kemarahan dan ketidakpuasan yang lebih besar dari masyarakat setempat.